Disinyalir Jadi Rebutan Proyek, Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 Kian Tak Terarah !!!

SuaraLahat – Sungguh malang nasib petani diwilayah Marga Ex. PS. Pangi Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan, pasalnya bangunan irigasi yang seharusnya dibangun untuk kepentingan para petani faktanya tidak demikian.

Dam Irigasi Sungai Pangi yang telah dibangun sejak 2006 silam dan telah dilakukan berkali-kali perbaikan serta  pemeliharaan tidak kunjung bermanfaat bagi para petani di 7 Desa yaitu Desa Karang Cahaya,  Desa Pagardin, Desa Nanjungan, Desa Pulau Beringin, Desa Tanjung Kurung, Desa Keban Agung dan Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan. Sudah puluhan milyar rupiah uang rakyat yang dihabiskan untuk pembangunan dan pemeliharaan Dam Irigasi Sungai Pangi sejak 2006-2020.

Kini ditahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) kembali melakukan Rehabilitasi D.I. Air Pangi dengan anggaran 2 Milyar Rupiah, namun seperti sebelumnya, lagi-lagi terdapat kejanggalan dalam proses rehabilitasi tersebut. Pemenang tender Rehabilitasi D.I. Air Pangi senilai 2 Milyar Rupiah yakni CV. Reysha mengalihkan pekerjaan rehabilitasi kepada Ketua Umum DPP GRPK-RI Saryono Anwar, yang juga mantan Anggota DPRD Kab. Lahat periode 2009-2014.

Ketua Umum GRPK-RI Saryono Anwar

Redaksi suaralahat.com berhasil menghubungi Ketua Umum GRPK-RI Saryono Anwar via telephone beberapa waktu lalu guna menanyakan tentang kejadian tersebut. Saryono Anwar menjelaskan beberapa hal terkait proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021.

Ia memaparkan bahwa pemilik perusahaan pemenang tender yakni CV. Reysha merupakan adiknya yang bernama Feri, dan Ia ditunjuk untuk mengerjakan proyek rahabilitasi tersebut. Saryono Anwar kembali menjelaskan bahwa arahan dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air)  kepadanya untuk memperbaiki atau merehabilitasi bangunan Dam 1 Irigasi Sungai Pangi yang ketika direhabilitasi tahun 2019 dengan anggaran 9 milyar rupiah tidak berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Saryono Anwar juga mengatakan telah terjadi beberapa kali pertemuan dengan pihak pejabat desa dan masyarakat serta GP3A, dari hasil pertemuan terakhir yang bertempat di kediaman Kades Pandan Arang (Alpian), pihak pejabat desa yakni 4 Kepala Desa (Nanjungan, Keban Agung, Tanjung Kurung dan Pandan Arang) dan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) memberikan beberapa poin kesepakatan antara lain, Pihak Pejabat Desa dan GP3A meminta penambahan anggaran yang semula senilai 2 milyar rupiah menjadi 5 milyar rupiah dengan alasan agar rehabilitasi Dam 1 Air Pangi lebih maksimal dan bermanfaat. Atau rehabilitasi dengan anggaran 2 milyar rupiah tersebut dialihkan atau dipindahkan pekerjaannya ke bronjong Dam 2 Air pangi. Jika salah satu poin tersebut tidak bisa dipenuhi maka pihak pejabat desa dan GP3A menolak Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021.

Lebih lanjut Saryono Anwar mengungkapkan bahwa ia menduga persyaratan yang diajukan tersebut hanyalah alibi pihak pejabat desa dan GP3A untuk maksud dan tujuan tertentu yaitu pihak pejabat desa dan GP3A mempunyai tujuan untuk mengambil alih  atau merebut proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 senilai 2 Milyar Rupiah.

Menurut Saryono dugaan tersebut bukan tanpa alasan ia kemukakan, dapat dilihat Proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 senilai 4,9 Milyar yang dimenangkan oleh PT Daffa Rayyan Perkasa Jaya dialihkan juga pekerjaannya kepada Ketua GP3A Mirwan Sayuti dengan nilai anggaran 2,3 Milyar. Yang kemudian digunakan untuk membangun siring irigasi sungai pangi, dan setelah diresmikan 2 bulan oleh Lion Faizal, SE.,MM (Anggota DPRD Kab. Lahat Dapil V), Iswandi (Kepala Desa Nanjungan), Mirwan Sayuti (Ketua GP3A), Alpian (Kepala Desa Pandan Arang), Andi Sutrawinoto (Anggota Gemacita), tembok siring tersebut hancur karena kualitas bangunan yang buruk.

Disisi lain, Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 tidak etis dilaksanakan karena bangunan Dam 1 Irigasi Sungai Pangi yang tidak berfungsi dan bermanfaat menjadi barang bukti terkait kasus penyelewengan dana proyek D.I. Air Pangi 2006-2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) dan bangunan tersebut dalam pengawasan TRC-BPAN Kabupaten Lahat, yang kasusnya kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semakin terlihat jelas bahwa persoalan Irigasi khususnya diwilayah Sumatera Selatan seperti benang kusut, hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) tidak becus mengelola amanah masyarakat untuk memperbaiki irigasi sungai di Sumatera Selatan agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para petani. (Aa)