Kabupaten Lahat “Sedang Dirampok” !!!

SuaraLahat – Kisruh Transparansi dan Kejelasan Realisasi Dana Covid-19 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan belum menemukan titik cerah, Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aktivis Lahat Bersatu (ALB) menduga dana tersebut “Sedang Dirampok” oleh Pemkab Lahat.

Aktivis Lahat Bersatu (ALB) melakukan Aksi damai di depan kantor Bupati Lahat 10/3/20. Gabungan itu terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM),  Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan Media Online/Cetak.

Aksi tersebut dilakukan guna mempertanyakan berbagai aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lahat, yang diduga terdapat berbagai kejanggalan, mulai dari transparansi dana, efektivitas dan serapan anggaran senilai kurang lebih 38,7 Milyar. 

Aksi di mulai dari kantor sekretariat GRPK-RI dengan di kawal oleh Kapolres Lahat AKBP Achmad Gusti Hartono, SIK menuju kantor pemerintahan Kabupaten Lahat, Orasi yang di Ketuai oleh Saryono Anwar, Sos selaku Ketua Kordinator ALB memandu masa aksi untuk tetap mematuhi prokes agar tertib, ” kawan kawan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jangan sampai kita melanggar, kita suarakan Visi dan Misi kita kepada Bupati Lahat agar masyarakat Kabupaten Lahat mendapatkan kejelasan tentang Dana Covid-19 yang mengalir begitu besar dan tidak di realisasikan” ajak Saryono.

Selain Aktivis Lahat Bersatu (ALB), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) ikut andil dalam mempertanyakan Transparansi dan Kejelasan Realisasi Dana Covid-19 di Kabupaten Lahat.

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) melakukan aksi demonstrasi di KPK pada hari Jumat 19/2/21 perihal pelaporan dugaan penyelewengan dana Covid-19  yang di gelontorkan dari APBD Kabupaten Lahat.

Sundan Wijaya selaku Ketua “GEMAPELA” dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi kami bukan tanpa melalui perjalanan panjang, diawali dari pengaduan masyarakat yang mengeluhkan tak kunjung mendapat bantuan di tengah pandemi Covid-19, beserta advokasi langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta, dari perjalanan itu kami bergerak ke gedung KPK, sangat di sayangkan ketika Satgas Covid-19 yang seharusnya menjadi pionir dalam percepatan penanganan Covid-19 malah memanfaatkan masa pandemi seperti ini untuk menjadi ajang korupsi” tegas Sundan.

Selain kisruh transparansi dan kejelasan realisasi Dana Covid-19, masih terdapat beberapa permasalahan sosial yang belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan sosial, sengketa lahan, fasilitas sarana dan prasarana, pembangunan SDM, pengembangan IPTEK dan kesehatan masyarakat. terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Ada beberapa contoh kasus yang mencakup permasalahan-permasalahan diatas, dugaan korupsi rehab rumah dinas DPRD Kab. Lahat, benang kusut UPT Keban Agung & KTM Kikim.

Dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kab. Lahat, dikutip dari http://komeringonline.com/, Ditengah pandemi Covid-19 wakil rakyat yang seharusnya menampung dan memperjuangkan aspirasi mulai menunjukkan keahliannya untuk mengakali anggaran (APBD Milik Rakyat).

Hal itu dibuktikan dengan adanya sikap Ketua DPRD Lahat Sumsel yang merehab rumah dinas para pimpinan DPRD sebesar 2.8M, kami pun bertanya apa urgensi rehab tersebut? Apakah semua atap rumah sudah bocor sehingga harus dilakukan rehab dengan dana 2.8M di tengah pandemi? Apakah DPRD tidak mengetahui puluhan rumah korban kebakaran pasar bawah belum diperbaiki hingga hari ini?

Dalil “Pengesahan terjadi pada tahun 2019 sebelum kabupaten Lahat terserang pandemi” sangat tidak masuk akal bukannya Covid-19 artinya Corona Virus Diseases Tahun 2019. harusnya nalar berpikir harus cepat tanggap apalagi sekelas ketua DPRD harus ada prioritas penggunaan dana untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini biasa tapi menjadi sangat tidak biasa karena dilakukan oleh Pimpinan DPRD apalagi ditengah pandemi.

Kembali kami ingatkan Tupoksi wakil rakyat mengawasi anggaran bukan menghabiskan anggaran, bagaimana hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD 2020. Sudah hampir 1.5 Tahun menjabat kinerja DPRD masih belum terlihat baik dari pengawasan sampai kepada produk legislasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, padahal pembentukan regislasi lebih urgen dibandingkan rehab rumah dinas.

Buka mata dan telinga kalian dan gunakan rasionalitas. Dari 430.071 jiwa yang ada di kabupaten Lahat berapa jiwa yang merasa terwakili dengan duduknya kalian di kursi legislatif ?

Kemudian benang kusut UPT Keban Agung & KTM Kikim, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan manifestasi untuk perkembangan suatu kota atau provinsi. Selain itu pembangunan transmigrasi juga adalah merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan kawasan-kawasan yang masih tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk lokal sekitar. Pembangunan transmigrasi dilaksanankan berbasis pada kawasan yang memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. 

KTM merupakan sebuah program yang dirancang secara holistik dan komperhensif, yang bertujuan membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan, sebagai akselerasi pengembangan perekonomian pedesaan dan terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri.

Namun pembangunan tersebut mendatangkan polemik ditengah masyarakat, pasalnya pembangunan tersebut bertentangan dengan legalitas atau dasar hukum diatas.

Bapak Milin, Tokoh Masyarakat Marga Ex. PS. Pangi mengungkapkan bahwa yang jadi polemik ada pada SK Bupati Lahat No. 400/330/KPTS/Disnakertrans/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pembentukan POKJA Kab. Lahat. karena tertuang dalam SK tersebut bahwa  Desa Keban Agung menyiapkan tanah seluas 800 hektare.

Namun sebelumnya Dirjen Pengadaan Lahan melakukan survei yang dipimpin oleh Ida Haryani, hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa wilayah Desa Keban Agung tidak layak untuk dilakukan pembangunan transmigrasi karena banyak lahan produktif dan termasuk hutan lindung.

Dan yang terjadi adalah pada saat pembangunan bukan dilakukan dilahan Desa Keban Agung melainkan di wilayah lahan Desa Tanjung Kurung. padahal masyarakat merasa tidak pernah sama sekali menandatangani surat keterangan hibah untuk pembangunan tersebut.

Berangkat dari kejadian itulah perselisihan terjadi antara Dinas Transmigrasi Kab. Lahat dengan masyarakat Desa Tanjung Kurung. karena seharusnya sebelum SK Bupati tersebut diterbitkan legalitas atas lahan yang akan digarap sudah rampung terlebih dahulu, namun yang terjadi adalah SK Bupati diterbitkan dan pemasalahan akan hibah tanah masih semrawut. (Aa)