Kades Nanjungan Mengintimidasi dan Melarang Wartawan Memberitakan Kejadian Diwilayahnya.

SuaraLahat – Tugas wartawan atau jurnalis, reporter, pewarta adalah salah satu profesi kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan tersebut bisa dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau media online, bahkan secara lisan laporannya disampaikan melalui media elektronik radio dan televisi.

Pewarta yang bertugas sebagai pencari berita dianggap ujung tombak dalam meliput berita. Dalam mengemban tanggungjawab profesinya pewarta harus memiliki kegigihan dalam mengejar berita, cepat dan sigap mengejar berita, serta harus siap berangkat setiap saat dan kapanpun dibutuhkan ke lokasi liputan.

Pewarta juga kerap disamakan dengan prajurit militer yang selalu siap jika harus mencari atau meliput  informasi seperti peristiwa bencana alam, kecelakaan atau meliput ke daerah konflik bahkan sampai bertugas ke medan perang atau ke zona bahaya.

beberapa waktu lalu Tim redaksi suaralahat.com menghubungi Iswandi Kades Nanjungan yang sekaligus menjabat Ketua Forum Kades Kec. Kikim Selatan via telepon dengan maksud mengkonfirmasi tentang permasalahan yang terjadi di beberapa Pemerintahan Desa di Kecamatan Kikim Selatan khususnya Ex. Marga PS. Pangi.

Ada beberapa permasahan yang dibahas dalam percakapan tersebut, diantaranya, terjadinya pungli dalam pemilihan BPD di beberapa Desa di Kecamatan Kikim Selatan, kemudian tentang kasus D.I. Air Pangi yang membuat para petani sengsara dan beberpa persoalan lainnya terkait Pemerintahan Desa diwilayah Ex. Marga PS. Pangi Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Iswandi mengungkapkan bahwa media suaralahat.com sudah terlalu jauh dalam memberitakan terkait kejadian di Pemerintahan Desa khususnya diwilayah Ex. Marga PS. Pangi, Iswandi juga mengintervensi pemberitaan dengan menyatakan untuk menahan pemberitaan yang sifatnya membuka cermin keburukan Pemerintah Desa di Ex. Marga PS. Pangi.

Bahkan Iswandi mengultimatum atau mengancam wartawan suaralahat.com, jika wartawan suaralahat.com terus melakukan pencarian berita yang terkesan memojokkan Pemerintahan Desa Ex. Marga PS. Pangi, maka jangan salahkan saya jika terjadi kontak fisik dilapangan antara wartawan suaralahat.com dengan Pemerintahan Desa Ex. Marga PS. Pangi.

Sebelumnya Iswandi sempat terlibat cekcok dilapangan dengan salah satu wartawan kami perihal kasus D.I. AIr pangi 2020, ketika itu wartawan suaralahat.com ingin mengkonfirmasi dan meminta kejelasan anggaran dan pembukuan dana proyek D.I. Air Pangi, namun menurut Iswandi wartawan suaralahat.com tidak beretika dalam menjalankan tugas, wartawan suaralahat.com dianggap menganggu pekerjaannya dilapangan. Alhasil adu mulut pun terjadi antara Kades Nanjungan dengan salah satu wartawan kami.

Sungguh miris apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Iswandi tersebut, jelas sudah melanggar UU Pers dan menciderai Kode Etik Jurnalis serta patut disayangkan apa yang dilakukan Iswandi sebagai pejabat publik tidak mencerminkan kepemimpinan yang pro rakyat dan menjunjung tinggi kebebasan pers. Perlu diingat bahwa jurnalis dilindungi Undang-Undang di Republik Indonesia, tentang kebebasan pers, tugas pokok pers dan kode etik jurnalis.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pers nasional menurut UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga memiliki peran menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain Undang-Undang tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis, Masyarakat juga diperbolehkan berperan dalam mencari informasi terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018. (Aa)