Menuju Pilkades Serentak Kab. Lahat, Apa Sih Tugas dan Fungsi Kepala Desa?

SuaraLahat – Bupati kabupaten Lahat, Cik Ujang telah memerintahkan seluruh camat untuk menyiapkan tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021. Perintah Cik Ujang itu sesuai dengan surat nomor 140/725/PMD/V/2021 yang berisi perihal Pelaksanaan Persiapan Tahapan Pilkades. 

Dalam surat tersebut, Cik Ujang selaku Bupati Kabupatn Lahat memerintahkan kepada seluruh camat untuk membentuk panitia kecamatan atau tim monitoring kecamatan Pilkades secara serentak. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diperintahkan untuk segera membentuk panitia Pilkades yang terdiri perangkat desa, unsur Lembaga Permasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat diantaranya, ketua, sekretaris dan bendahara merangkap anggota dan anggota 4 orang dari unsur gugus tugas Covid-19.

Bupati Lahat Cik Ujang SH mengakui dirinya telah memerintahkan instansi terkait untuk mempersiapkan Pelaksanaan Pilkades Serentak. 

“Upaya singkronisasi Perda terkait pelaksanaan Pilkades serentak Desember mendatang,” terangnya.

Mengenai teknis Pilkades ditambahkan Cik Ujang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas Covid-19. 

“Mengenai teknisnya gugus tugas dan DPMD nanti akan membahas bagaimana teknisnya di Desa karena kita masih dalam pandemi covid-19,” ungkapnya. 

Tugas Kepala Desa yang Wajib Diketahui Masyarakat

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dalam lingkup Desa dan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki berbagai peran dan tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif. Lalu, apa saja Tupoksi Kepala Desa? Atau lebih tepatnya apa saja tugas, fungsi, hak, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa?.

Tugas Kepala Desa

Kepala Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Fungsi Kepala Desa
  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
 
Kewajiban Kepala Desa

Selain Tugas dan Fungsi, Kepala Desa juga mempunyai banyak kewajiban. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa wajib:

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran
Sanksi Kepala Desa

Apabila dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa melakukan sebuah penyimpangan atau melanggar aturan, ada sanksi yang siap menanti Kepala Desa tersebut, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 28:

  1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Itulah informasi penting yang harus diketahui masyarakat sebelum memilih calon Kepala Desa, agar kedepannya para pemimpin yang terpilih bisa membawa desa mereka kearah yang lebih baik. (Aa)

Sumber:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  • Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
  • Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa