Miskin, Kumuh dan Terbelakang. Itulah Potret Kabupaten Lahat di Era Bupati Cik Ujang

SuaraLahat – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan dinilai terus terjadi penurunan setiap tahun. Mirisnya, sejumlah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terbesar justru tetap menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di provinsi itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene menjadi daerah dengan APBD paling tinggi yakni di atas Rp3 triliun justru memiliki warga miskin terbesar kedua di Sumsel. Angka kemiskinan di kabupaten itu sebesar 16,13 persen pada 2020, menurun sedikit di 2019 sebesar 16,41 persen, dan 16,52 persen di tahun 2018.

taboola mid article

Kabupaten Lahat juga termasuk sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel dengan persentase 16,46 persen pada 2021, dan meningkat dibanding tahun 2020 di angka 15,95 persen , dan 15,92 persen pada 2019. Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu.

Garis kemiskinan Kabupaten Lahat dari tahun 2019, 2020, dan di tahun 2021 selalu di atas rata-rata garis kemiskinan provinsi Sumatera Selatan. Artinya pengeluaran minimal yang harus di keluarkan oleh masyakarat Kabupaten Lahat agar tidak dikatakan tidak miskin harus di atas rata-rata provinsi.

Hal ini sangat disayangkan mengingat Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu, selain kemiskinan Kabupaten Lahat juga termasuk perkotaan yang kumuh. Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Lahat, setidaknya masih ada 7 titik wilayah perkotaan yang masih masuk kategori kumuh.

Di Kabupaten Lahat sendiri, untuk wilayah kota masih ada tujuh titik atau tujuh kelurahan kumuh, mulai dari kategori ringan, sedang dan berat. Untuk katrgori kumuh banyak, mulai dari masalah bangunan, sarana prasarana, banyak lagi itemnya dari berbagai segi, dari rumahnya, sanitasi, ketersedian drainase, jalan, sampah banyak keterkaitannya.

Di tahun keempat era kepemimpinan Bupati Cik Ujang, sederet permasalahan kian bermunculan dan tak terselesaikan di Kabupaten Lahat, dibalik polemik tingginya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Lahat serta kawasan kumuh yang menjadi penampilan Kabupaten Lahat, ada dampak lain dari persoalan tersebut yakni kemunduran SDM masyarakat di Kabupaten Lahat.

Dapat dilihat salah satu bukti dari kemunduran SDM Masyarakat Kabupaten Lahat adalah minimnya wawasan tentang penggunaan teknologi informasi, masih banyak tenaga pengajar dan masyarakat yang gagap atau buta dalam mengoperasikan  dan memanfaatkan teknologi. hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan sistem pendidikan atau yang lazim disebut ‘digitalisasi pendidikan adalah prioritas utama untuk ‘mengikuti’ arus kemajuan. (Aa)