Pemkab Lahat Setujui Pemekaran Kikim Area, Solusi atau Masalah?

SuaraLahat – Bupati Lahat bersama DPRD Kabupaten Lahat menyetujui rencana pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) bernama Kabupaten Kikim Area. Jumat (22/1/2021)

Dalam Rapat Paripurna IV Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2021 yang dihadiri oleh Bupati Lahat Cik Ujang, SH, Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, SE, MM, Ketua DPRD Fitrizal Homizi, ST, Wakil Ketua I Gaharu, SE, MM, Dandim 0405 Lahat, Kapolres Lahat, Anggota Dewan, Pj Sekda Lahat, Assisten, Staf Ahli, Subden Pom dan Jajaran OPD Kabupaten Lahat,  Bupati Lahat Cik Ujang, SH  menyampaikan “Dalam kesempatan ini atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat kami menyatakan mendukung sepenuhnya pembentukan daerah persiapan Kabupaten Kikim Area,”tuturnya.

Kemudian pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST mengatakan pemekaran daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 33 Ayat 2 dijelaskan bahwa pemekaran daerah dilakukan tahapan daerah persiapan. Kemudian pembentukan daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Di lain kesempatan Ketua Presidium Pembentukan DOB Kikim Area Drs. H. Chozali Hanan, MM mengungkapkan bahwa persetujuan dari DPRD dan Bupati Lahat merupakan langkah pertama, dalam gelombang kedua kelengkapan administrasi pengajuan calon persiapan Kikim Area. Kemudian akan kita tindaklanjuti ke Gubernur Sumsel dan DPRD Provinsi, serta akan kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Ketua Komisi II DPR RI.

Solusi atau Masalah?

Pemekaran daerah merupakan salah satu aspek dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, pemekaran wilayah berkembang secara intensif sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pemekaran wilayah juga harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam ketentuan PP No.78 tahun 2007. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah memiliki kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial, politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan lain sebagainya.

Dalam pemekaran wilayah, diperlukan juga suatu masa persiapan baik dalam bidang pengalihan aparatur daerah maupun persiapan infrastruktur perekonomian serta pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kondisi dimana posisi dan kontrol dari daerah otonom baru di berbagai bidang atau aspek jauh tertinggal dari daerah induk. Aspek yang paling mendasar adalah diperlukannya pembagian potensi ekonom yang merata, sehingga daerah otonom baru dapat sebanding dan ikut bersaing dengan daerah induk.

Tujuan dari pemekaran wilayah tercantum dalam PP No. 129 tahun 2000, dimana dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

  • Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
  • Peningkatan kehidupan demokrasi
  • Peningkatan pengelolaan potensi suatu wilayah, dan
  • Peningkatan keamanan serta ketertiban
  • Peningkatan SDM Generasi Penerus

kondisi tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu lingkungan atau wilayah baru yang layak untuk dihuni. Selain itu adanya pemekaran wilayah juga diharapkan dapat memicu timbulnya kemandirian daerah dan dapat mempercepat pembangunan yang merata sebagai salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial daerah, pemekaran daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan sekedar euforia demokrasi dan kepentingan elite politik.

Di beberapa daerah yang kedepannya akan masuk dalam wilayah Kabupaten baru Kikim Area, ada beberapa permasalahan sosial yang belum terselesaiakan, mulai dari ketimpangan sosial, sengketa lahan, fasilitas sarana dan prasarana, pembangunan SDM, pengembangan IPTEK dan kesehatan masyarakat.

Ada beberapa contoh kasus yang mencangkup permasalahan-permasalahan diatas, diawali dari benang kusut UPT Keban Agung & KTM Kikim, Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan manifestasi untuk perkembangan suatu kota atau provinsi. Selain itu pembangunan transmigrasi juga adalah merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan kawasan-kawasan yang masih tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk lokal sekitar. Pembangunan transmigrasi dilaksanankan berbasis pada kawasan yang memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. 

KTM merupakan sebuah program yang dirancang secara holistik dan komperhensif, yang bertujuan membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan, sebagai akselerasi pengembangan perekonomian pedesaan dan terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri.

Namun pembangunan tersebut mendatangkan polemik ditengah masyarakat, pasalnya pembangunan tersebut bertentangan dengan legalitas atau dasar hukum diatas.

Bapak Milin, Tokoh Masyarakat Marga Ex. PS. Pangi mengungkapkan bahwa yang jadi polemik ada pada SK Bupati Lahat No. 400/330/KPTS/Disnakertrans/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pembentukan POKJA Kab. Lahat. karena tertuang dalam SK tersebut bahwa  Desa Keban Agung menyiapkan tanah seluas 800 hektare.

Namun sebelumnya Dirjen Pengadaan Lahan melakukan survei yang dipimpin oleh Ida Haryani, hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa wilayah Desa Keban Agung tidak layak untuk dilakukan pembangunan transmigrasi karena banyak lahan produktif dan termasuk hutan lindung.

Dan yang terjadi adalah pada saat pembangunan bukan dilakukan dilahan Desa Keban Agung melainkan di wilayah lahan Desa Tanjung Kurung. padahal masyarakat merasa tidak pernah sama sekali menandatangani surat keterangan hibah untuk pembangunan tersebut.

Berangkat dari kejadian itulah perselisihan terjadi antara Dinas Transmigrasi Kab. Lahat dengan masyarakat Desa Tanjung Kurung. karena seharusnya sebelum SK Bupati tersebut diterbitkan legalitas atas lahan yang akan digarap sudah rampung terlebih dahulu, namun yang terjadi adalah SK Bupati diterbitkan dan pemasalahan akan hibah tanah masih semrawut.

Kemudian sengketa lahan antara PT Aditarwan dan masyarakat Desa Pagardin & Karang Cahaya, Tanggal 23 November 1998, Masyarakat Desa Pagardin & Karang Cahaya menyerahkan lahan seluas 303 hektare kepada PT Aditarwan untuk dijadikan kebun plasma kelapa sawit. Lahan kebun plasma 303 hektare ini  masa tanam tahun 1997-1998.

Namun seiring berjalannya waktu, lahan 303 hektare  yang diserahkan oleh masyarakat Desa Pagardin & Karang Cahaya kepada PT Aditarwan untuk dijadikan kebun plasma kelapa sawit sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, justru diakui oleh PT Aditarwan sebagai kebun inti.

Setelah dilakukan pengukuran ternyata benar bahwa lahan 303 hektare bukan bagian dari kebun inti milik PT Aditarwan dan lahan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat Desa Pagardin & Karang Cahaya, akan tetapi kesepakatan itu tidak terealisasi hingga saat ini dan lahan 303 hektare milik masyarakat tetap dikuasai sebagai kebun inti oleh PT Aditarwan.

Dilanjutkan dengan polemik berkepanjangan pembangunan dan pemeliharaan Dam irigasi Sungai Pangi dari tahun 2006-2020. Ribuan Hektar Sawah yang terdapat di 7 desa yang ada di Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat mengalami kekeringan. Oleh karena itu, para petani tidak bisa menanam padi kembali karena sawah yang biasa mereka garap itu mengalami kekeringan.

Hal itu disebabkan oleh Dam Irigasi Sungai Hulu Pangi yang rusak dan tidak berfungsi. Karenanya, tidak ada air yang mengalir ke saluran irigasi yang seharusnya mengairi ribuan hektar sawah para petani.

Padahal pembangunan dan pemeliharaan Dam Irigasi Sungai Pangi telah dilakukan oleh Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) dari tahun 2006-2020 namun sepertinya pembangunan dan pemeliharaan tersebut sia-sia karena tidak memberikan manfaat dan tidak berpedoman pada asas kepentingan umum, hal ini terjadi karena terjadi kejanggalan dan penyimpangan dalam prosesnya.

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) melakukan Rehabilitasi yang menelan anggaran senilai Hampir 9 Milyar Rupiah dengan pemenang tender CV. Tiara Sukses. Namun temuan fakta dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia, bahwa alamat kontraktor CV. Tiara Sukses merupakan sebuah masjid di Palembang dan kondisi fisik bangunan Dam irigasi Sungai Pangi yang telah direhabilitasi tahun 2019 tersebut amburadul dan tidak berfungsi serta tidak memberikan manfaat bagi masyarakat 7 Desa yaitu Desa Karang Cahaya,  Desa Pagardin, Desa Nanjungan, Desa Pulau Beringin, Desa Tanjung Kurung, Desa Keban Agung dan Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan.

Yang lebih aneh lagi anggaran pembangunan Rehabilitasi Dam Irigasi Sungai Pangi tahun anggaran 2019 dengan nilai hampir 9 Milyar rupiah, justru ada yang dialihkan ke pembangunan tembok penahan air Desa Keban Agung, yang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan utama yakni Rehabilitasi Dam Irigasi Sungai Pangi.

Dan pada tahun 2020 dilakukan kembali Rehabilitasi Dam Irigasi Sungai Pangi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) dengan kontraktor pemenang tender PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa .

Implementasi dari pekerjaan ini menambah daftar buruk dari pembangunan dan pemeliharaan Dam Irigasi Sungai Pangi. Pasalnya proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 yang tendernya dimenangkan oleh PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa dengan anggaran senilai Rp 4.896.036.912,71 itu, justru tidak dikerjakan oleh PT. Daffa Rayyan Perkasa Jaya melainkan dialihkan pekerjaan kepada Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Keban Agung, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.

PT. Daffa Rayyan Jaya Pekasa melakukan negosiasi untuk mengalihkan tanggung jawab pekerjaan Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 kepada Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Keban Agung pada bulan September tahun 2020.

Hasil negosiasi tersebut adalah PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa mengalihkan tanggung jawab pekerjaan proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 kepada Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Keban Agung dengan anggaran senilai Rp 2.350.000.000 dari total anggaran tender senilai Rp 4.896.036.912,71.

Hasil perjanjian negosiasi tersebut telah di Akta Notariskan di Notaris/PPAT Trisia Susanti, SH.,M.Kn. Kabupaten Lahat. Dengan garis besar isi perjanjian kerjasamanya adalah Rachmad Firdaus (PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa) dan Mirwan Sayuti (Ketua P3A Keban Agung) sepakat akan melakukan kerjasama untuk pembangunan saluran irigasi sungai pangi di desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan. Dengan Anggaran senilai Rp 2.350.000.000.

Peralihan tanggung jawab pekerjaan ini bertentangan dengan aturan terbaru Peraturan  Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Pasal 36 Ayat (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Serta Pasal 32 Ayat (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ada konsekuensi atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak penyedia, apabila tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

 

Selanjutnya permasalahan pembangunan IPTEK dan fasilitas sarana dan prasarana, terjadi di banyak desa di wilayah calon Kabupaten baru Kikim Area terdapat banyak sekali Pemerintahan Desa dan BPD tidak mempunyai kantor yang layak bahkan sampai ada yang tidak punya kantor pemerintahan sama sekali sehingga beebrapa pemerintahan desa dijalankan dari rumah pribadi Kepala Desa, hal ini menunjukkan sangat kacaunya pemerintahan desa di wilayah calon Kabupaten baru Kikim Area.

Banyak desa di wilayah calon Kabupaten baru Kikim Area yang masyarakatnya sangat gagap teknologi dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang sebenarnya dapat membantu kegiatan mereka, ini dikarenakan tidak adanya program digitaliasi desa sehingga masyarakat sanagt minim pengetahuan tentang teknologi.

Kesimpulannya dengan disetujuinya rencana pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) bernama Kabupaten Kikim Area semoga kedepannya wilayah calon kabupaten baru ini bisa menghentaskan permasalahan dan polemik yang terjadi, serta lebih serius dalam mensejahterakan masyarakat dan pembangunan SDM agar masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan. Dan jangan sampai terjadi ketika pemekaran telah terjadi malah akan menimbulkan konflik yang lebih parah dari sebelumnya karena para elite politik hanya berebut kekuasaan dan tidak menjadikan kesejahteraan masyarakat sebuah prioritas. (Aa)