Ribut Berebut Proyek, Rehabilitasi D.I. Air Pangi jadi “Langganan Proyek Gagal”

SuaraLahat – Nasib tragis kembali menimpa masyarakat petani diwilayah Marga Ex. PS. Pangi Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.

Kejadian miris yang terjadi bertubi-tubi dialami masyarakat petani di 7 Desa yaitu Desa Karang Cahaya,  Desa Pagardin, Desa Nanjungan, Desa Pulau Beringin, Desa Tanjung Kurung, Desa Keban Agung dan Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan. Sudah puluhan milyar rupiah uang rakyat yang dihabiskan untuk pembangunan dan pemeliharaan Dam Irigasi Sungai Pangi sejak 2006-2021.

Namun apalah daya pembangunan dan pemeliharaan D.I. Air Pangi hanya menjadi objek empuk bagi segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi, tidak peduli apakah itu membuat rakyat menderita atau tidak.

Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) kembali melakukan Rehabilitasi D.I. Air Pangi dengan anggaran 2 Milyar Rupiah, namun seperti sebelumnya, lagi-lagi terdapat kejanggalan dalam proses rehabilitasi tersebut. Pemenang tender Rehabilitasi D.I. Air Pangi senilai 2 Milyar Rupiah yakni CV. Reysha mengalihkan pekerjaan rehabilitasi kepada Ketua Umum DPP GRPK-RI Saryono Anwar, yang juga mantan Anggota DPRD Kab. Lahat periode 2009-2014.

Seperti yang sudah diprediksi sedari awal bahwa Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 ini pasti mengalami polemik, benar saja ketika disambangi kelokasi pembangunan oleh 4 Kades yaitu Kades Nanjungan, Kades Keban Agung, Kades Tanjung Kurung, dan Kades Pandan Arang, serta Ketua P3A Mirwan Sayuti, terdapat banyak kejanggalan dalam pembangunan tersebut.

Dari pantauan wartawan suaralahat.com, Iswandi Kades Nanjungan mewakili rekan-rekan menuturkan, “pengecekan Pembangunan Rehabilitasi D.I. Air Pangi Banyak sekali Kejanggalan yang ditemukan,” ucapnya.

seperti, pekerjaan tidak menggunakan Molen dan tidak ada kotak aduk yang biasa dipakai setiap kali ada bangunan.

Bukannya ngaduk pakai alat berat (excavator), serta pasir bercampur lumpur dan kayu, menggunakan alat-alat seadanya seperti centong melicin acian, sekraf meratakan adukan dan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang biasa dipakai masyarakat untuk menjemur padi dan kopi seperti itu (serok),” tuturnya.

 

Dari cuplikan video diatas, Mirwan Sayuti selaku Ketua P3A Desa Keban Agung mengungkapkan bahwa Pembangunan dan Pemeliharan D.I. Air Pangi dari tahun 2006-2021 tidak memberikan manfaat bagi para petani diwilayah Marga ex. PS. Pangi. Sayuti juga menjelaskan history pembangunan dan pemeliharaan D.I. Air Pangi, namun Sayuti tidak menceritakan Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020, padahal Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 di subkontrakan kepada Ketua P3A Desa Keban Agung, Mirwan Sayuti.

Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 yang tendernya dimenangkan oleh  PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa namun pekerjaan tersebut dialihkan kepada Ketua P3A Desa Keban Agung, Mirwan Sayuti pada bulan September tahun 2020. PT. Daffa Rayyan Jaya Perkasa mengalihkan tanggung jawab pekerjaan proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2020 kepada Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Keban Agung dengan anggaran senilai Rp 2.350.000.000 dari total anggaran tender senilai Rp 4.896.036.912,71.

Yang kemudian digunakan untuk membangun siring irigasi sungai pangi, dan setelah diresmikan 2 bulan oleh Lion Faizal, SE.,MM (Anggota DPRD Kab. Lahat Dapil V), Iswandi (Kepala Desa Nanjungan), Mirwan Sayuti (Ketua GP3A), Alpian (Kepala Desa Pandan Arang), Andi Sutrawinoto (Anggota Gemacita), tembok siring tersebut hancur karena kualitas bangunan yang buruk.

Berita Selengkapnya klik disini.

Terkait polemik Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021, Ketua Umum GRPK-RI Saryono Anwar yang ditunjuk oleh perusahaan pemenang tender CV. Reysha untuk mengerjakan proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021, melakukan Konferensi Pers Jum’at 30/7/21. Saryono menjelaskan duduk permasalahannya dalam video konferensi pers dibawah ini, ia mengatakan bahwa ketika dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, bangunan yang sedang dikerjakan itu sengaja dirusak oleh 4 Kepala Desa yaitu Kades Nanjungan (Iswandi), Kades Keban Agung (Fitra Juanda), Kades Tanjung Kurung (Kasmin Winarno) dan Kades Pandan Arang (Alpian).

“Pekerjaan kami sedang berlangsung berakhir pada bulan Desember, ketika kami bekerja, pekerjaan kami di obrak-abrik oleh oknum tidak bertanggung jawab yaitu 4 Kades yang ada dilapangan, kami harapkan kepada pihak penegak hukum untuk bisa memproses perusakan aset negara tersebut” tuturnya.

Saryono juga melanjutkan pernyataannya, Rahabilitasi D.I. Air Pangi 2020 juga telah menyalahi peraturan yang disubkontrakan kepada Ketua P3A yaitu Mirwan Sayuti dan 4 Kades, dan mereka jugalah yang menghancurkan pekerjaan kami, mereka tidak berkaca kepada pekerjaan mereka sendiri.

Sebelumnya dilain kesempatan, redaksi suaralahat.com mengkonfirmasi langsung via telepon dengan Ketua Umum GRPK-RI Saryono Anwar, lewat pembicaraan via telepon Saryono mengatakan ia menduga bahwa Ketua P3A dan 4 Kades tersebut mempunyai tujuan untuk mengambil alih  atau merebut proyek Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 senilai 2 Milyar Rupiah.

Berita Selengkapnya klik disini.

Atas kejadian tersebut pihak CV Reysha telah melaporkan oknum Kades tersebut ke Polda Sumsel, “Selaku kuasa derectur pengada barang dan jasa kita berharap supremasi hukum di Negara ini ditegakan.Pengujian Materi UU KUHP pasal 170 ayat (1) ” barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara, B Norman UUD 1945.

(1) Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. ”ungkap Saryono. 

Disisi lain, Rehabilitasi D.I. Air Pangi 2021 tidak etis dilaksanakan karena bangunan Dam 1 Irigasi Sungai Pangi yang tidak berfungsi dan bermanfaat menjadi barang bukti terkait kasus penyelewengan dana proyek D.I. Air Pangi 2006-2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) dan bangunan tersebut dalam pengawasan TRC-BPAN Kabupaten Lahat, yang kasusnya kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semakin terlihat jelas bahwa persoalan Irigasi khususnya diwilayah Sumatera Selatan seperti benang kusut, hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air) tidak becus mengelola amanah masyarakat untuk memperbaiki irigasi sungai di Sumatera Selatan agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para petani. (Aa)